Tulisan Dari Dhika

Menurut berita Rabu, 25 Maret 2009 – Ada seorang istri telah kepergok berselingkuh di sebuah rumah kontrakan.

Perselingkuhan ini dipergoki oleh suaminya sendiri. Sudah 2 bulan sih, suaminya tidak pulang ke istrinya. Waktu itu suaminya pulang, tapi rumahnya terkunci. Pintunya diketok, tapi tetap tidak ada jawaban. Tentu saja dia menemui pemilik rumah itu untuk meminjam kunci serep.

Setelah berhasil membuka pintu, kemudian suaminya masuk ke kamar. Alangkah terkejutnya setelah dia melihat istrinya sedang berduaan di kasur dengan tukang ojek langgananya. Namun istrinya tetap membela diri bahwa kini rumah tangganya di ambang keretakan.

Perselingkuhan ini banyak mengundang banyak warga. Kemudian pasangan selingkuh itu diminta keluar rumah. Kemudian keduanya diarak oleh warga.

http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2009/03/25/06520692/pasangan.selingkuh.diarak.warga

Perokok bisa ada dari golongan manapun. Tak sedikit orang yang ternyata rela mengorbankan penghasilannya demi kenikmatan sesaat mengisap asap tersebut. Dan ternyata jumlah perokok dari golongan miskin lebih banyak daripada dari golongan kaya.

Bahkan justru setengah dari penghasilanya dipake untuk beli rokok. Pada keluarga miskin, rokok menempati urutan kedua konsumsi terbesar setelah padi-padian, sedangkan pada keluarga kaya pada urutan keenam.

Coba deh Anda bayangkan, rata-rata pengeluaran untuk rokok pada keluarga miskin adalah 17 kali lebih besar dari pengeluaran untuk daging, 15 kali dari biaya pengobatan, 9 kali biaya pendidikan, 5 kali pengeluaran susu dan telur, dan 2 kali  untuk ikan.

Jika kesehatan terganggu, produktivitas pun akan turun. Tentu saja keluarga miskin harus menanggung akibat yang lebih besar jika ada anggota keluarga sakit karena rokok.

Kalau seperti ini caranya sih malah memperparah keadaan ekonomi orang miskin. Jadi, keluarga miskin harus mikir 2x untuk merokok, karena keluarga ini akan tetap miskin atau semakin miskin. Jadi boleh dibilang kalo orang miskin dilarang merokok

Dari berita 13 Maret 2009 – bahwa Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI akan meningkatkan pemberian sanksi bagi pelanggarnya. Perokok liar dan pengelola gedung yang tidak menyediakan ruang khusus merokok nanti kena sanksi pidana enam bulan kurungan atau denda Rp 50 juta rupiah.

Jadi nanti, buat yang merokok di sembarang tempat akan ditangkap dan diseret ke depan meja hijau. Terus untuk pengelola gedung yang tidak menyediakan fasilitas ruang merokok akan dikenai sanksi pencabutan izin usaha. Sebelumnya akan diberikan surat teguran tertulis dan peringatan bagi pengelola gedung untuk meningkatkan fasilitas merokok. Kalau masih belum menyediakan, maka akan langsung disegel.

Selain menyediakan ruang khusus merokok, pengelola gedung wajib menurunkan satuan petugas (satgas) untuk menindak perokok liar.

Namun Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghani, meragukan penerapan sanksi yang akan dilakukan pada April nanti dapat berlangsung maksimal, karena belum banyak diketahui orang. BPLHD DKI juga kurang bersemangat untuk menciptakan udara bersih dan Jakarta bebas dari asap rokok.

sanksi pidana dan jumlah denda di perda tersebut tidak rasional sehingga sulit dilakukan sidang langsung layaknya pengadilan tindak pidana ringan bagi masyarakat yang tidak memegang KTP. Kalau contoh kayak di Singapura & Australia sih…, sanksinya kerja bakti atau bayar sejumlah uang yang jumlahnya rasional.

Kita harus tegas dalam melarang anak untuk menikmati tayangan yang berbau pornografi. Kalo sampe kecanduan, daya pikirnya bisa jadi menurun.

Otak itu adaptif dan fleksibel. Inilah kecanggihan otak mampu menerima info positif dan negatif yang pada akhirnya menjadi manifestasi pada pembentukan perilaku dan karakteristik seseorang.

Dari penelitian diberitahukan bahwa hampir 70% anak-anak kelas 4-6 SD se-Jabodetabek sudah terpapar pornografi. Dari jumlah seluruh anak yang terpapar, 65% dari mereka menyaksikan  lewat program di media, 24% lewat komik, 18% lewat game, 16% lewat situs porno, 14% lewat film, 10% lewat VCD dan DVD, 8% lewat ponsel, dan 4-6% lewat majalah dan koran.

Sumber

Menurut berita, bahwa banjir Jakarta akan berkurang hingga 75%. Pemerintah sangat yakin karena sedang dilaksanakan suatu proyek untuk mengurangi banjir.

40 persen di antaranya berasal dari program pengerukan 13 kali dan 56 saluran serta Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB). BKT dan BKB ditargetkan akan berfungsi mulai tahun 2011. Sementara itu, 35 persen pengurangan banjir berkat program pembangunan saluran terowongan penghubung antara BKT dan BKB, rehabilitasi waduk dan situ, serta pembangunan Waduk Pluit.

Tahap pertama, melakukan pengerukan 13 kali yang akan dimulai April. Pengerukan ini menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia sebesar Rp 150 juta dollar AS, dengan perincian Rp 5 juta dollar AS untuk pembelian alat keruk besar, dan sisanya untuk biaya operasional di lapangan.

Tahap kedua, pengerukan terhadap 56 saluran air, dan program ini tidak disatukan dengan tahap pertama, tetapi menggunakan dana dari APBD DKI 2009. Anggaran yang akan digunakan dalam program pengerukan saluran air dan drainase ini sebanyak Rp 199,5 miliar.

Pengerukan ini penting karena hampir seluruh saluran di Jakarta tertutup lumpur.

Tahap 3 akan dibuat saluran terowongan penghubung antara BKB dan BKT, rehabilitasi waduk dan situ, serta pembangunan Waduk Pluit. Ketiganya ditargetkan selesai pada tahun 2016 dan diharapkan dapat menambah 35 persen lagi dalam mengurangi banjir.

Sumber